Mantan TKI dapat kredit dari KUR dan PNPM Mandiri

Garum, 21 Desember 2009

Pemerintah memberi kesempatan kepada mantan buruh migran dan mantan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan permodalan dari kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada 2010.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan para mantan TKI yang masih produktif dan tidak berkeinginan kembali ke luar negeri dapat menghubungi kantor cabang bank pelaksana terdekat.

"Pemerintah berkomitmen mengalokasikan KUR dan PNPM Mandiri untuk masyarakat sampai 2015, bahkan para mantan TKI pada 2010 akan dapat dana dari kedua program itu," ujarnya seusai membuka seminar Indonesia International Migrant Workers Day 2009 di Universitas Indonesia, kemarin.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp20 triliun per tahun, dan dana PNPM Mandiri ditetapkan Rp13,7 triliun per tahun.

Hal yang diperlukan saat ini adalah penentuan kriteria mantan TKI yang berhak mendapatkan KUR dan PNPM Mandiri dengan melakukan koordinasi dengan departemen, serta instansi terkait.

"Keinginan pemerintah itu perlu direspons dengan persiapan lebih matang agar KUR dan PNPM Mandiri yang tersalur kepada mantan TKI dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka," tuturnya.

Untuk program PNPM Mandiri, hingga saat ini pemerintah telah mengintegrasikan sejumlah program yang dilaksanakan oleh sejumlah departemen teknis, seperti pada Departemen Dalam Negeri yang memiliki Program Pengembangan Kecamatan dan Perdesaan.

"Dengan adanya dukungan bantuan dana bergulir dari pemerintah, para mantan TKI dapat tetap produktif meski tidak lagi bekerja di luar negeri, apalagi jika mereka memiliki tabungan selama bekerja yang dapat sekaligus digunakan menambah modal usaha," papar Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusdji Basalamah menyatakan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) telah melakukan peran ganda.

Selain sebagai pelaku bisnis pada tata ekonomi, lanjutnya, juga mempunyai fungsi sosial sebagai mediator untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para TKI, termasuk keluarganya.

Sumber :Bisnis.com