Nasional, 12 Maret 2009
Banyak pihak, termasuk partai politik, yang mencoba memanfaatkan kesuksesan PNPM Mandiri. Namun, program ini bukan kendaraan politik.
Bukan sombong, bukan congkak. Tetapi adalah wajar bila pelaku PNPM Mandiri merasa bangga. Pasalnya, kesuksesan pelaksanaan program ini telah menjadi magnet dan sarana efektif bagi sejumlah kalangan untuk turut "menyusup" menyosialisasikan program-programnya. Dulu, pada "musim bencana alam", PNPM Mandiri, terutama PNPM Mandiri Perdesaan, dimanfaatkan oleh berbagai iNGO, multidonor serta instansi pemerintah. Sebut saja Oxfam, IOM, Gtz, Americare, Care, ILO, Ausaid, Usaid, BRR, BRA, dan masih banyak lagi.Bukan hanya menyosialisasikan program-program mereka melalui forum-forum musyawarah masyarakat yang telah melembaga di lokasi-lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, yang sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), namun mereka juga turut menyalurkan dana yang berhasil dihimpun institusinya kepada korban bencana. Meski diakui menambah beban dalam pelaksanaan di lapangan, namun pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tetap melakukannya dengan baik. "Konflik telah menyebabkan terganggunya aktivitas di sejumlah wilayah di NAD, Untuk itu, BRA bekerjasama dengan PPK, yang sudah berpengalaman dalam kegiatan berbasis masyarakat," ungkap Moreno, dari Badan Re-integrasi Aceh (BRA), awal Juli 2006.
Kini, menjelang "musim pemilu", banyak partai politik yang mencoba memanfaatkan kesusksesan PNPM Mandiri. Ada yang terang-terangan, ada pula yang sembunyi-sembunyi. Sebuah email dari masyarakat pemerhati PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat, meminta masyarakat dan pelaku program super hati-hati. "Banyak kerabat aparat desa yang menjadi pengurus partai. Kami melihat segala sesuatu yang berbau PNPM dijadikan bahan politik yang akan mendongkrak (perolehan) suara mereka," ungkap Asp, dalam emailnya.
Dikatakan Asp, seolah-olah semua bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan itu datang ke desa/kecamatan mereka atas jasa pengurus/kader partai politik tersebut. Atas hal yang bertendensi pada "pendomplengan" nama program yang seharusnya dialamatkan untuk kepentingan masyarakat miskin, ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu, kekuatiran tentu hadir. "Mohon diawasi," ujar Asp.
Team Leader PNPM Mandiri Perdesaan, Ibnu Taufan, menilai hal ini sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Para fasiltator dan konsultan PNPM Mandiri di lapangan diharapkan dapat lebih berhati-hati agar program ini tidak ditunggangi partai politik apapun. "Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh partai politik tertentu, apalagi dicap sebagai programnya partai politik tersebut," ungkap Ibnu.
Kepada masyarakat, Ibnu juga mengharapkan bantuan dan kerjasamanya untuk turut mengawasi supaya program pemberdayaan masyarakat ini benar-benar menjadi sandaran masyarakat, bukan partai politik tertentu. Caranya, dengan bersikap lebih kritis dan yakin, bahwa PNPM Mandiri Perdesaan ini bukan lahir, datang, didanai dan dijalankan oleh sebuah partai politik, melainkan oleh pemerintah dan kita (masyarakat) semua.
Pemberitaan yang dilansir sejumlah media massa belakangan ini juga bertendensi PNPM Mandiri dijadikan sarana kampanye, yang dikaitkan-kaitkan dengan belum dianggarkannya Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) atau yang dalam PNPM Mandiri Perdesaan dikenal sebagai kontribusi Pemda (cost sharing). Bila hal tersebut benar, maka masyarakat miskinlah yang menjadi korban. Bagaimana tidak, DDUPB terganjal turun hanya karena ego kepentingan probadi/kelompok. Di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, umumnya keterlambatan penyaluran cost sharing karena masalah administrasi pendanaan Pemda dan perubahan APBD, bukan semata-mata karena politik. Semoga!
Sumber : PPK
Kini, menjelang "musim pemilu", banyak partai politik yang mencoba memanfaatkan kesusksesan PNPM Mandiri. Ada yang terang-terangan, ada pula yang sembunyi-sembunyi. Sebuah email dari masyarakat pemerhati PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat, meminta masyarakat dan pelaku program super hati-hati. "Banyak kerabat aparat desa yang menjadi pengurus partai. Kami melihat segala sesuatu yang berbau PNPM dijadikan bahan politik yang akan mendongkrak (perolehan) suara mereka," ungkap Asp, dalam emailnya.
Dikatakan Asp, seolah-olah semua bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan itu datang ke desa/kecamatan mereka atas jasa pengurus/kader partai politik tersebut. Atas hal yang bertendensi pada "pendomplengan" nama program yang seharusnya dialamatkan untuk kepentingan masyarakat miskin, ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu, kekuatiran tentu hadir. "Mohon diawasi," ujar Asp.
Team Leader PNPM Mandiri Perdesaan, Ibnu Taufan, menilai hal ini sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Para fasiltator dan konsultan PNPM Mandiri di lapangan diharapkan dapat lebih berhati-hati agar program ini tidak ditunggangi partai politik apapun. "Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh partai politik tertentu, apalagi dicap sebagai programnya partai politik tersebut," ungkap Ibnu.
Kepada masyarakat, Ibnu juga mengharapkan bantuan dan kerjasamanya untuk turut mengawasi supaya program pemberdayaan masyarakat ini benar-benar menjadi sandaran masyarakat, bukan partai politik tertentu. Caranya, dengan bersikap lebih kritis dan yakin, bahwa PNPM Mandiri Perdesaan ini bukan lahir, datang, didanai dan dijalankan oleh sebuah partai politik, melainkan oleh pemerintah dan kita (masyarakat) semua.
Pemberitaan yang dilansir sejumlah media massa belakangan ini juga bertendensi PNPM Mandiri dijadikan sarana kampanye, yang dikaitkan-kaitkan dengan belum dianggarkannya Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) atau yang dalam PNPM Mandiri Perdesaan dikenal sebagai kontribusi Pemda (cost sharing). Bila hal tersebut benar, maka masyarakat miskinlah yang menjadi korban. Bagaimana tidak, DDUPB terganjal turun hanya karena ego kepentingan probadi/kelompok. Di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, umumnya keterlambatan penyaluran cost sharing karena masalah administrasi pendanaan Pemda dan perubahan APBD, bukan semata-mata karena politik. Semoga!
Sumber : PPK
Lihat profil lengkapku
Komentar :
Posting Komentar