Garum, 27 September 2010
Pemerintah memutuskan memperpanjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat hingga tahun 2014 meski akan berimplikasi pada membengkaknya APBN. Pasalnya, daerah dinilai belum siap menggantikan anggaran pemerintah pusat untuk program tersebut.
"Daerah belum semuanya siap menggantikan bantuan pemerintah pusat," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono usai Rapat Kabinet Terbatas bidang Kesra di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (20/9).
Turut mendampingi Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.
Seperti diketahui, program yang dimulai tahun 2007 itu berakhir tahun ini. Namun, pemerintah akan meneruskannya empat tahun lagi di semua kecamatan.Ia mengakui anggaran akan meningkat akibat keputusan tersebut. Jumlahnya, katanya, mungkin bakal berkisar di sekitar angka Rp11,5 triliun per tahun, seperti yang dianggarkan untuk PNPM tahun ini.
Namun Agung berpendapat demi kepentingan pembangunan ekonomi rakyat, perpanjangan periode program adalah pilihan terbaik.
"Penggunaannya diserahkan pada masyarakat, apakah untuk saluran pembuangan, jalan setapak, pompa air," ucapnya.
Agung juga berharap selepas 2014, pemerintah daerah bisa mengambil alih dan memberi bantuan serupa bagi warganya.
Ditanya mengenai sumber pendanaan program PNPM hingga 2014 tersebut. Apakah akan juga menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia seperti sebelumnya.
Agung menyatakan pemerintah sedang mengusahakan anggaran PNPM apakah dari APBN ataupun sumber lain seperti pinjaman Bank Dunia.
Namun demikian, Mendiknas Muhammad Nuh menyatakan bahwa anggaran PNPM akan berasal APBN. "APBN sumbernya pajak, non pajak, hibah, dan pinjaman luar negeri. Semuanya di blended dalam APBN. Tidak penting dari mana, yang jelas blended di APBN," katanya.
Sumber :Media Indonesia
Seperti diketahui, program yang dimulai tahun 2007 itu berakhir tahun ini. Namun, pemerintah akan meneruskannya empat tahun lagi di semua kecamatan.Ia mengakui anggaran akan meningkat akibat keputusan tersebut. Jumlahnya, katanya, mungkin bakal berkisar di sekitar angka Rp11,5 triliun per tahun, seperti yang dianggarkan untuk PNPM tahun ini.
Namun Agung berpendapat demi kepentingan pembangunan ekonomi rakyat, perpanjangan periode program adalah pilihan terbaik.
"Penggunaannya diserahkan pada masyarakat, apakah untuk saluran pembuangan, jalan setapak, pompa air," ucapnya.
Agung juga berharap selepas 2014, pemerintah daerah bisa mengambil alih dan memberi bantuan serupa bagi warganya.
Ditanya mengenai sumber pendanaan program PNPM hingga 2014 tersebut. Apakah akan juga menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia seperti sebelumnya.
Agung menyatakan pemerintah sedang mengusahakan anggaran PNPM apakah dari APBN ataupun sumber lain seperti pinjaman Bank Dunia.
Namun demikian, Mendiknas Muhammad Nuh menyatakan bahwa anggaran PNPM akan berasal APBN. "APBN sumbernya pajak, non pajak, hibah, dan pinjaman luar negeri. Semuanya di blended dalam APBN. Tidak penting dari mana, yang jelas blended di APBN," katanya.
Sumber :Media Indonesia
Lihat profil lengkapku
Komentar :
Posting Komentar