PNPM Mandiri sebaiknya dipermanenkan

Nasional,17 Desember 2008

Bank Dunia menyarankan pemerintah menjadikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program jaring pengaman sosial yang bersifat permanen.

J. Victor Bottini, Senior Social Development Specialist Bank Dunia untuk Indonesia mengatakan sebaiknya program tersebut terus dilanjutkan setelah 2015 dan menjadi program rutin setiap tahun, meskipun terjadi perubahan pemerintahan tiap 5 tahun.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ungkapnya, tingkat kebocoran hanya sekitar 0,17% dari total dana yang disalurkan. Begitu juga dengan hasil audit lembaga audit independen Moores Rowland dengan hasil audit kebocoran di bawah 1%. Selain itu, PNPM Mandiri juga mampu menyerap tenaga kerja baru di kawasan yang memiliki program tersebut.

"Dalam ruang lingkup lokal, tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun ketimbang sebelum ada program itu. Satu desa bisa ciptakan rata-rata 60 hari orang kerja."

PNPM Mandiri merupakan program jaring pengaman sosial (JPS) klaster II dengan konsep memberdayakan warga setempat dalam pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, dan kesehatan.
Program ini diluncurkan sejak 2007 sebagai pengganti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pernah ada pada 1998-2007. Pemerintah berencana mempertahankan PNPM Mandiri hingga 2015.

Pada 2009, total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti dan PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Rinciannya, PNPM Inti Rp10,377.9 triliun dan PNPM Penguatan Rp3,324.2 triliun.
Jumlah kecamatan yang akan dicakup pada tahun depan meningkat menjadi 5.720 kecamatan dengan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) per kecamatan naik menjadi Rp3 miliar dari Rp2 miliar pada 2008.

Sumber : Bisnis.com